JEPARA – Sejak pandemi menghantam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah melakukan realokasi anggaran untuk berbagai sektor. Salah satunya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara menilai penanganan di sektor tersebut tidak maksimal.
Saiful Muhammad Abidin, anggota Komisi B sekaligus Pansus Percepatan Penanganan Dampak Ekonomi Pokja II Wilayah Selatan, menyatakan bahwa sejumlah pelatihan UMKM yang diadakan oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans), tidak tepat sasaran.
Pihaknya menjelaskan, pelatihan-pelatihan yang dijalankan di desa-desa kebanyakan tidak berdasarkan potensi lokal. Selain itu, pelatihan-pelatihan tersebut juga tidak berorientasi pada pangsa pasar.
”Mestinya kan disesuaikan dengan potensi lokal dan pangsa pasarnya,” kata Saiful, Rabu (16/12/2020).
Menanggapi hal ini, M Toriq dari Diskopukmnakertrans mengaku bahwa pemilihan desa dan jenis pelatihan yang dijalankan adalah berdasarkan proposal yang masuk. Pihaknya mengatakan bahwa sebelumnya, proposal-proposal yang masuk diseleksi dan diverifikasi berdasarkan potensi di desa asal proposal tersebut.
Toriq menyebutkan, pelatihan yang banyak dilaksanakan yaitu membatik dan tata boga. Di masa pandemi, pelatihan tata boga lah yang paling banyak diminati.
”Kalau untuk pelatihan membatik, kami berikan peralatan dan perlengkapannya. Seperti lilin, kain, atau canting,” tambah dia.
Diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran penanganan dampak perekonomian akibat pandemi untuk tiga program di Diskopukmnakertrans. Yaitu pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kewirausahaan dengan anggaran senilai Rp 1,9 miliar, pelatihan kemasan packing senilai Rp 39 juta, dan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT dalam bidang terapan teknologi tepat guna bagi pencari kerja.(JHI-FQ)