JEPARA – Posisi Wakil Bupati Jepara kosong sejak Dian Kristiandi dilantik menjadi Bupati Jepara awal bulan Juni lalu. Kini, sebagai pemegang hak utama atas posisi itu, PDIP sudah mulai membuka diri untuk mencari sosok pengisi jabatan tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jepara, Andang Wahyu Triyanto, mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir sudah ada yang berkomunikasi dengan PDIP terkait kekosongan jabatan tersebut.
”Kalau calon wakil bupati, sudah ada yang datang. Sudah ada beberapa yang berminat. Sementara masih kita tampung dulu,” kata Andang, Senin (10/8/2020).
Ditanya terkait nama-nama pelamar itu, Andang memilih tidak menjawabnya. Pihaknya hanya menyebutkan mereka hadir dari beberapa kalangan. Seperti kader, simpatisan, dan orang luar partai berlogo kepala banteng tersebut.
Andang menjelaskan, pengisian posisi wakil bupati dinilai memungkinkan, sebab masa jabatan Andi sebagai bupati Jepara lebih dari 18 bulan. ”Selama masih memungkinkan batas waktunya, mestinya harus segera dilakukan pengisian. Karena masa jabatanannya lebih dari 18 bulan”, imbuh Andang.
Sementara itu, meskipun menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Jepara, Andang mengaku tidak bisa masuk dalam percepatan proses pengisian jabatan tersebut. Sebab, hanya bupati lah yang memiliki kewenangan penuh untuk mempercepat atau memperlambat pengisian tersebut.
Untuk itu, kata Andang, semestinya bupati segera menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, untuk mengisi jabatan tersebut. Sebab, pengisian jabatan wakil bupati ini akan sangat membantu efektivitas kinerja Bupati Jepara.
”Semua tinggal menunggu bupati sebenarnya. Kami sudah sepaham. Yang pasti tinggal menunggu bupati menyampaikan surat terkait pengisian wakil bupati itu kepada DPRD saja,” jelas Andang.
Seperti yang sudah diketahui, sejumlah anggota dewan juga sudah menyarankan agar pengisian jabatan itu segera dilakukan. Itu penting mengingat kondisi pandemi ini sangat menguras tenaga dan pikiran para pejabat. Utamanya bupati sebagai pengendali utama pemerintahan ini.
”DPC PDIP Jepara sudah siap-siap untuk hal itu. Proses hukum tetap harus dijalankan. Kami harap bupati bisa melihat bagaimana respon masyarakat untuk pemerintah bisa jalan efektif,” harap dia. (JHI-FQ)
