JEPARA– Anggaran gawe pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Jepara tergolong masih minim. Meski begitu, Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Jepara tetap berkomitmen memaksimalkan pengawasan agar gawe demokrasi untuk memilih pemimpin Kota Ukir lima tahun mendatang tetap maksimal.
Panwas Pilkada Jepara resmi dilantik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Senin (23/5). Kegiatan pelantikan yang dilanjutkan dengan Bimtek Peningkatan Kapasitas hingga Rabu (25/5).
Dan kemarin, tiga Komisioner Panwas Pilkada Jepara menggelar silaturahmi dan koordinasi dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Selain memperkenalkan diri, tiga komisioner panwas juga membicarakan soal anggaran, sarana prasarana terkait pengawasan pilkada yang memang dibebankan dalam APBD Jepara.
Komisioner Panwas Pilkada Jepara Arifin mengatakan pemkab sebenarnya tergolong cepat dalam merespon berbagai hal terkait pengawasan pilkada. Mulai urusan anggaran, personel PNS yang diperbantukan untuk kantor sekretariat hingga kendaraan operasional.
Hanya saja, menurutnya anggaran pengawasan yang dibebankan dalam APBD Jepara 2016 dan 2017 masih belum ideal. Masih ada sejumlah komponen yang belum dicover dalam anggaran tersebut.
“Istilahnya untuk anggaran paket minimal. Kalau untuk sarana prasarana dan SDM yang diperbantukan di kantor sekretariat sudah tak ada masalah,” kata Arifin yang juga Ketua Panwas Pilkada Jepara ini, kemarin.
Awalnya, pengajuan anggaran pengawasan pilkada yang diajukan Bawaslu Jateng Rp9,1 miliar. Setelah dilakukan rasionalisasi anggaran yang diajukan menjadi Rp7,6 miliar. Dan setelah melalui proses pembahasan Pemkab Jepara mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 miliar yang akan dihibahkan untuk Panwas Pilkada.
Komisioner lain, Taskuri menambahkan meski begitu pihaknya tetap berkomitmen memaksimalkan peran pengawasan selama pelaksanaan Pilkada Jepara. Pihaknya akan memaksimalkan pengawasan berbasis komunitas masyarakat agar berbagai potensi terjadinya kecurangan yang bisa menodai gawe demokrasi lokal itu bisa dicegah sedini mungkin.
“Mari kita bersama kawal dan awasi pilkada. Pelaksanaan pilkada harus jujur, adil, demokratis, bermartabat dan berintegritas,” ujar Taskuri.
Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan pihaknya memberikan apresiasi seiring telah terbentuknya panwas pilkada di Kota Ukir. Pemkab siap memfasilitasi berbagai hal yang diperlukan untuk pengawasan pilkada.
“Kalau soal anggaran nanti kita kaji lagi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Marzuqi berharap panwas bisa segera beraktivitas. Terlebih pelaksanaan Pilkada Jepara tinggal sekitar sembilan bulan lagi, lantaran digelar Februari 2017.
“Koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk aparat keamanan bisa.
