JEPARA – Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kabupaten Jepara dinilai tidak merata bagi masyarakat miskin. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan untuk kompensasi atas kenaikan harga BBM.
Salah satunya adalah Kusni,60, warga Desa Teluk Wetan RT 15 RW 02, Kecamatan Welahan. Tahun ini, dia tidak dapat menikmati dana bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan itu. Wanita itu hidup di bawah garis kemiskinan, bersama anak dan menantunya yang juga bekerja serabutan. Lebih menyedihkan, Kusni sudah mengalami kebutaan sejak 10 tahun silam.
“Saya ini sudah tidak punya pekerjaan, karena saya tidak bisa melihat. Anak dan menantu saya kerjanya serabutan, dan punya anak tiga,” kata Kusni, kemarin.
Dia sudah berupaya meminta haknya sebagai warga miskin dengan mendatangi Kusnadi, Lurah setempat. Namun, data penerima PSKS merupakan kebijakan dari pusat.
“Saya sudah ke rumah Pak lurah, tapi katanya data penerima itu dari pusat. Pihak desa hanya menjalankan, dan pengambilannya juga di kantor pos,” lanjutnya.
Dia sangat menyayangkan, karena sebelumnya dia terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLU) program serupa yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal senada juga dirasakan Tasripah,70, warga Desa Teluk Wetan RT 15 RW 02, Kecamatan Welahan. Nenek yang keseharian hanya bekerja sebagai buruh pembuat kemucing (sulak) ini mengaku kecewa tidak menerima PSKS.
“Hidup susah, tapi tidak diberi bantuan. Tidak tahu yang mana yang dianggap miskin,” katanya.
Wikha Setiawan,30, tokoh pemuda setempat menilai pemerintah belum serius dalam menjalankan program PSKS. Sebab, data penerima masih belum valid.
“Mestinya ada validasi ulang terkait penerima. Atau kalau memang ada perubahan maupun pengurangan jumlah penerima, juga harus ada kategori yang jelas,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan kemiskinan menjadi penting bagi pemerintah untuk diperhatikan.
“Orang bisa nekat karena urusan perut. Jadi, meningkatnya kriminalitas salah satu faktornya persoalan ekonomi atau kemiskinan. Kami harap, pemerintah punya solusi yang tepat,” tandasnya.
